Peran Teknologi Informasi Untuk Koperasi

Peran Teknologi Informasi Untuk Koperasi

Beberapa waktu berselang, sebelum kehebohan corona, saya mendampingi para pimpinan asosiasi Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Provinsi Bali, untuk ber-audiensi dengan pimpinan salah satu lembaga perguruan tinggi termuka di bidang teknologi informasi (LPD, adalah lembaga keuangan simpan pinjam desa adat di Bali, dengan total lembaga sebanyak 1433 LPD di seluruh Bali dan asset lebih dari 23 triliun).

Dalam audiensi tersebut, selain ramah tamah, juga di bahas, potensi kerjasama antara LPD dengan lembaga perguruan tinggi teknologi informasi tersebut. Beberapa hari kemudian, terbit surat penawaran kerjasama dari perguruan tinggi tersebut kepada LPD, isinya: kerjasama pelatihan dasar pengenalan dan penggunaan komputer dalam operasional LPD, penggunaan aplikasi wordprocessor dan spreadsheet.

Saya dan para pimpinan asosiasi (BKS LPD – Badan Kerjasama LPD), tersenyum kecut setelah membaca penawaran tersebut. Saat kami, dalam setiap pertemuan internal dan sesi-sesi pelatihan internal LPD, sudah berbicara bagaimana strategi peningkatan usaha berbasis teknologi digital, berbicara tentang peningkatan pelayanan nasabah berbasis mobileApp, ATM tanpa kartu (cardless), smartCard, QRCode, layanan SMS, layanan branchless / tanpa kantor berbasis teknologi digital, strategi menghadapi fintech dan laku pandai yang masuk ke pelosok-pelosok meng-disrupsi pasar-pasar koperasi dan lembaga keuangan mikro…. : kami ditawari pengenalan komputer dan penggunaan aplikasi wordprocessor dan spreadsheet. Tentu saja, kerjasama tersebut tidak berlanjut. Kami sudah bicara di langit ketujuh, sementara, penawaran yang diberikan masih di langit kesatu atau mungkin nol.

Namun, berkaca dari pengalaman tersebut, saya merenung. Jangan-jangan, cara pandang stereotipe ini memang tipikal. Banyak pihak, bukan hanya dari kalangan pendidikan sebagimana cerita di atas, tapi juga para pengambil kebijakan, para pelaku bisnis, bahkan masyarakat secara umum, memiliki cara pandang stereotipe yang sama: bahwa, yang namanya lembaga tingkat desa, koperasi, BMT dan semacamnya, adalah lembaga-lembaga masa lalu, yang sangat kuno dan tertinggal. Bahwa, lembaga-lembaga beserta para pengelola nya ini adalah makhluk-mahluk yang terbelakang, kurang pengetahuan dan tidak sepadan untuk diajak bicara, apalagi bicara tentang ekonomi digital, sharing economy, disrupsi digital, digital payment, ecommerce, O2O, crowd funding….

Poin nya adalah:

  • Bahwa, perlu ada upaya untuk membangun komunikasi, meng-ekspose, bahwa, geliat dan proses digitalisasi sudah dan sedang terjadi di level mikro.
  • Bahwa, disrupsi digital, tidak hanya menggelisahkan para pelaku usaha level menengah dan besar, tapi juga menggelisahkan para pelaku usaha di level mikro dan koperasi.
  • Bahwa, uberisasi pebankan, bukan hanya men-disrupsi perbankan, tapi juga lembaga-lembaga koperasi simpan pinjam dan lembaga keuangan mikro.
  • Bahwa, meskipun dengan kemampuan terbatas tanpa ada dukungan yang memadai, kami, yang bergerak di level mikro dan koperasi, ber-swadaya membangun dan melakukan digitalisasi koperasi dan lembaga keuangan mikro.
  • Bahwa, kami, para pelaku layanan keuangan di level koperasi dan lembaga keuangan mikro, sedikit banyak, mampu untuk diajak berdiskusi dan berbicara untuk membahas transformasi digital, finansial inklusi berbasis digital…

Peran IT dalam lembaga koperasi khusus nya Koperasi Simpan Pinjam dan LKM.

Dalam berbagai kesempatan yang lain, kami juga sering bertemu dan berdiskusi dengan banyak pihak, yang sudah sangat memahami, bahwa, ‘digitalisasi’ di koperasi dan lembaga keuangan mikro, bukan lagi sebatas alat mengetik dan menghitung (wordprocessor dan spreadsheet). Bahwa, koperasi dan LKM memerlukan sistem informasi, aplikasi untuk meng-otomatisasi pengelolaan administrasi dan keuangan.

Pemahaman tersebut, tentu saja perlu di-apresiasi. Namun demikian, sesungguhnya, di jaman era disrupsi digital (atau, bahkan, ekonomi digital?) ini, digitalisasi koperasi dan lembaga keuangan mikro, tidak lagi sebatas sistem aplikasi untuk meng-otomatisasi pengelolaan administrasi dan keuangan. Paling tidak, inilah yang kami lakukan dalam proses digitalisasi koperasi simpan pinjam dan LKM:

  • Digitalisasi Pengelolaan
  • Digitalisasi Pelayanan Anggota
  • Digitalisasi Usaha
  • Digitalisasi Kepatuhan dan Pengawasan

Digitalisasi Pengelolaan

Digitalisasi pengelolaan atau digitalisasi operasional adalah upaya menerapkan teknologi digital dalam pengolahan data administrasi dan keuangan. Tidak lagi menggunakan kertas, calculator, wordprocessorspreadsheet…. Digitalisasi dimaksudkan agar pengelolaan menjadi makin efisien. Tidak tergantung kepada SDM yang selain langka, juga mahal. Apalagi dengan skala ekonomi koperasi dan LKM, yang terbatas. Jauh lebih murah dan efisien menggunakan teknologi daripada meng-hire SDM untuk mengolah dan menghasilkan keluaran data dengan cepat dan benar.

Digitalisasi Pelayanan Anggota

Digitalisasi Pelayanan Anggota adalah upaya menerapkan teknologi digital dalam melayani anggota. Di jaman digital ini, sudah bukan jamannya lagi anggota memegang buku simpanan anggota dan atau kartu pinjaman yang sudah lecek dan kumal. Dengan digitalisasi pelayanan, anggota bisa meng-akses berbagai layanan koperasi dan LKM menggunakan perangkat digital (handphone, smartphone, komputer) secara realtime online 24 jam.

Digitalisasi Usaha

Digitalisasi Usaha adalah upaya menerapkan teknologi digital untuk meningkatkan usaha koperasi dan LKM, baik dalam bentuk diferensiasi produk / layanan maupun efisiensi biaya untuk produk dan layanan yang ada. Diferensiasi produk misalnya berupa:

  • produk dan layanan elektronik untuk transaksi pembayaran antar anggota,
  • pembayaran berbagai kebutuhan rutin anggota (tagihan ‘utiliti’: listrik, telepon, pdam, bpjs, …).

Efisiensi biaya untuk produk dan layanan yang ada meliputi:

  • penggunaan aplikasi mobile untuk pengajuan pinjaman, proses credit scoring, disbursement, angsuran (installment)
  • penggunaan aplikasi mobile untuk informasi simpanan, rekening koran, saldo dan riwayat pinjaman, informasi simpanan berjangka, informasi tagihan.
  • layanan transaksi tanpa kantor, berupa aplikasi kolektor mobile.

Digitalisasi Kepatuhan dan Pengawasan

Digitalisasi Kepatuhan adalah upaya menerapkan teknologi digital untuk memastikan kepatuhan terhadap berbagai aturan, regulasi ataupun kebijakan yang telah di rumuskan oleh para stakeholder, baik pemerintah, regulator maupun para ‘pemilik’ (yang dalam hal koperasi, RAT yang diwakili oleh para pengawas dan pembina).

Digitalisasi Pengawasan adalah upaya menerapkan teknologi digital untuk mendukung proses pengawasan:

  • format informasi yang mudah difahami
  • akses informasi yang mudah, online, realtime
  • informasi yang bisa bisa dipercaya: non-refutable, non-repudiable, auditable dan tracable.

Prinsip-Prinsip koperasi yang mendasari, untuk pengembangan IT

Pengembangan teknologi informasi (digital) untuk koperasi, tentunya harus mengacu kepada karakteristik dan ketentuan kelembagaan koperasi beserta prinsip-prinsip perkoperasian yang menyertainya.

Menurut Undang-undang No 25 tahun 1992, Pasal 5 Ayat 1 dan 2, prinsip-prinsip yang dilaksanakan oleh koperasi adalah:

  • Keanggotaan bersifat sukarela dan dan terbuka
  • Pengelolaan dilakukan secara demokratis
  • Pembagian SHU secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
  • pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
  • Kemandirian
  • Pendidikan perkoperasian
  • Kerjasama antarkoperasi

Dalam Pasal 17, disampaikan secara explisit, bahwa anggota adalah pemilik dan pengguna jasa koperasi (dari anggota, oleh anggota, untuk anggota). Dan, dalam Penjelasan Undang-Undang terkait pasal 17 tersebut, secara explisit disampaikan, bahwa, Koperasi dapat pula memberikan pelayanan kepada bukan anggota sesuai dengan sifatkegiatan usahanya, dengan maksud untuk menarikyang bukan anggota menjadi anggota koperasi.

Selanjutnya, untuk koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dan unit simpan pinjam dan pembiayaan syariah, dalam Permenkop Nomer 11 Tahun 2017 Pasal 11, pasal 1 dan 2 menyebutkan, bahwa KSPPS dan USPPS Koperasi dapat mengembangkan jaringan layanan keuangan elektrnik bagi usaha simpan pinjam dan pembiayaan syariah dengan memanfaatkan teknologi informasi. Dan, bahwasanya, layanan elektronik tersebut, dapat dilaksanakan secara mandiri dan / atau bekerjasama dengan penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik.

Sedangkan, untuk Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam konvensional, Permenkop Nomer 2 Tahun 2017 Pasal 10A, berbunyi: “KSP dan USP dapat melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam dengan menggunakan Jaringan Pelayanan Simpan Pinjam Digital Digital Financial Services (DFS)”.

Pengembangan sistem IT untuk koperasi, baik untuk pengelolaan, pelayanan anggota, pengembangan usaha maupun kepatuhan dan pengawasan, harus mengacu kepada ketentuan dan prinsip-prinsip tersebut di atas. Dengan kata lain, tolok ukur apakah sebuah sistem teknologi informasi (digital) yang digunakan oleh koperasi menyalahi aturan atau tidak, adalah sejauh mana tingkat compliance sistem tersebut kepada ketentuan dan prinsip-prinsip koperasi tersebut, yang mengacu kepada UU Koperasi Nomer 25 Tahun 1992 berserta turunannya dalam Permenkop Nomer 2 tahun 2017 dan Permenkop Nomer 11 tahun 2017.

Model dan Strategi Pengembangan IT Koperasi (Digitalisasi Koperasi)

Difahami, bahwa, pengembangan teknologi informasi, apalagi teknologi informasi yang meliputi aspek-aspek yang lebih luas (pengelolaan, pelayanan, bisnis dan kepatuhan/pengawasan), membutuhkan biaya yang besar. Selain biaya pengembangan, sistem teknologi informasi membutuhkan biaya operasional yang besar. Tentu saja, ini menjadi masalah yang besar bari koperasi-koperasi, yang sebagian besar atau hampir semuanya, mempunyai resources (sumber daya) terbatas.

Menyiasati hal tersebut, ‘para pejuang’ koperasi dan IT di level mikro, tidak kehilangan akal. Model resource-sharing, crowd computing, sharing economy menjadi pilihan untuk membagi dan menanggung biaya investasi dan operasional tersebut. Berbagai bisnis model pun dikembangkan, agar IT tidak selalu menjadi cost-center, tapi menjadi profit-center.

Resources Sharing (berbagi-sumberdaya)

Koperasi-koperasi secara bersama-sama atau bekerja sama dengan mitra penyedia dan pengelola sistem, untuk membangun dan meng-operasikan sistem teknologi informasi, sehingga masing-masing koperasi, tidak perlu mempunyai sistem sendiri, tidak perlu mempunyai tim developer sendiri, tidak perlu mempunyai data center sendiri, tidak perlu mempunyai tim helpdesk sendiri.

Satu sistem, satu infrastruktur data center, satu tim developer, satu tim helpdesk, di biayai bersama oleh koperasi secara proporsional. Koperasi besar, dengan anggota besar, membiayai lebih besar daripada koperasi kecil dengan anggota lebih kecil.

Model arsitektur sistem yang dibangun, di-desain sedemikian rupa, sehingga dapat di terapkan di masing-masing koperasi secara unik. White Label. Sehingga, masing-masing koperasi, ‘seolah-olah’ memiliki sistem dan meng-operasional sistem sendiri-sendiri.

Sharing Economy (ekonomi berbagi)

Koperasi-koperasi harus memutar otak, bagaimana agar pengembangan dan pengoperasian teknologi IT tidak identik dengan biaya. Cost-Center. Bagaimana mengubah paradigma agar IT, bukan hanya untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan, pelayanan anggota dan masalah kepatuhan. Tapi juga, harus menghasilkan rupiah untuk menutupi semua investasi dan biaya yang dikeluarkan.

Model bisnis sharing economy dikembangkan untuk berbagi resiko dan berbagi keuntungan. Model bisnis fee based income mutlak diperlukan untuk dibangun dan dijalankan untuk menjamin keberlanjutan pengembangan dan operasional sistem.

Sinergi vs Kompetisi, Role-Sharing vs Downsizing

Kondisi-kondisi di atas: resource-sharing (berbagi sumber daya) dan sharing economy (ekonomi berbagi), secara alamiah membentuk semangat ber-sinergi, alih-alih ber-kompetisi. Sesuatu yang positif. Kerjasama, sinergi yang di ikat oleh kepentingan bersama.

Dalam spektrum yang lebih luas, kami kadang ber-mimpi, bahwa, seandainya, semangat sinergi alih-alih kompetisi ini, terjadi juga antara gerakan koperasi (KSP, USP, LKM, BMT) dengan lembaga keuangan perbankan. Daripada ber-kompetisi memperebutkan pasar mikro, pasar UMKM, kenapa tidak saling ber-sinergi. Jangan sampai terjadi seperti sekarang: bank-bank besar dengan laku pandai, berkompetisi memperebutkan pasar yang sama (UMKM) dengan koperasi-koperasi simpan pinjam, BMT, LKM bahkan BPR di pasar-pasar, di kampung-kampung, di pelosok-pelosok. Perbankan mempunyai infrastruktur teknologi, sumberdaya, lisensi yang besar. Koperasi dan lembaga-lembaga keuangan mikro: mempunyai jaringan pelayanan dengan tingkat intimacy yang jauh lebih tinggi sampai ke level mikro bahkan ultra mikro. Kenapa tidak berbagi peran saja? Role-Sharing, bukan Downsizing.

Peran Kemenkop dalam Pemberdayaan dan sekaligus Pengawasan Koperasi

Mengikuti alur pembahasan tersebut di atas, secara singkat dapat kita ringkas sebagai berikut:

  • bahwa, geliat digitalisasi di koperasi simpan pinjam dan LKM adalah keniscayaan, dan saat ini sudah, dan sedang terus berlangsung.
  • bahwa, lingkup digitalisasi, bukan hanya sebatas untuk efesiensi pengelolaan, tapi juga terkait dengan digitalisasi pelayanan anggota, digitalisasi pengembangan usaha koperasi dan peningkatan tingkat kepatuhan serta sebagai alat bantu pengawasan.
  • bahwa, pengembangan dan pengelolaan sistem teknologi informasi yang high-cost dan high-investment di koperasi simpan pinjam dan LKM, mau tidak mau, akan melibatkan atau ber-kolaborasi dengan pihak external, baik sesama koperasi maupun lembaga usaha lainnya.
  • bahwa, dasar acuan untuk melakukan standarisasi, sertifikasi dan evaluasi penerapan teknologi sistem informasi di koperasi, adalah sebaiknya mengacu kepada peraturan perundangan perkoperasian yang saat ini berlaku, yakni UU No 25 tahun 1992 beserta Permenkop Nomer 2 tahun 2017 dan Permenkop Nomer 11 Tahun 2017.

Mengacu kepada hal-hal tersebut di atas, maka, Kementrian Koperasi menurut hemat kami, sebagai lembaga yang selain mempunyai mandat untuk pemberdayaan dan pengawasan koperasi, juga merupakan lembaga / pihak yang paling memahami tentang perkoperasian, sudah selayaknya untuk diberi kesempatan dan mengambil kesempatan untuk melakukan peran pemberdayaan sekaligus pengawasan perkoperasian, khususnya terkait penerapan teknologi digital koperasi.

Adapun, beberapa langkah taktis yang bisa dilaksanakan segera adalah, meliputi:

  • Merumuskan Permenkop yang lebih khusus dan detail, terkait layanan keuangan elektronik, sebagai tindak lanjut dari Permenkop Nomer 2 tahun 2017 dan Permenkop Nomer 11 Tahun 2017.
  • Membuat mekanisme ‘Regulatory Sandbox’, sebagai upaya antisipastif sekaligus mewadahi upaya-upaya inovasi dan kreatifitas produk layanan digital yang terus menerus berkembang sangat cepat.
  • Pembentukan dashboard digitalisasi koperasi. Pendataan dan Monitoring untuk terus mendorong pembinaan, pemberdayaan dan pengawasan proses-proses digitalisasi yang terjadi di koperasi-koperasi.
  • Pembentukan report center (pusat pelaporan online). Sebagai alat bantu pengawasan untuk pemberdayaan sekaligus pengawasan tingkat kepatuhan koperasi terhadap berbagai regulasi dan ketentuan yang berlaku.

Leave a Comment